Mengapa the Wahid Institute berupaya membangun pemikiran Islam moderat?

AHMAD SUAEDY: Salah satu karakter dari Islam Indonesia yang paling menonjol adalah pluralitasnya. Ada perbedaan antara Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau di Jawa Barat.

Contohnya, Sultan Hamengku Buwono X (gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) menganggap dirinya seorang Muslim yang baik dari keyakinannya, prateknya dan juga ekspresinya. Tapi Islamnya berbeda dengan Islam orang Nahdatul Ulama (NU) yang mempunyai kultur sendiri di pesantren. Ada juga perbedaan antara Islam di Jawa dan di luar Jawa.

Oleh karena itu, Islam di Indonesia menjadi barometer untuk Islam di dunia saat ini.

Islam Indonesia, khususnya Islam NU dengan budaya pesantren, adalah Islam pribumi. Tidak ada bedanya antara Islam dan Indonesia. Sejarah masyarakat Islam menurut versi ini adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah sejarah Islam. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan Islam. Kebudayan Islam adalah kebudayaan Indonesia.

Ini berbeda dengan kesadaran Islam formalistik yang menganggap Indonesia itu bukan Islam jadi harus di-Islamisasi atau diubah menurut kultur mereka, misalnya dengan mengenakan jubah. Pandangan ini khususnya datang dari Arab, Pakistan bahkan dari Malaysia.

Bagi kami, bangsa Indonesia dengan segala instrumennya ya Islam itu sendiri. Kami pakai baju kami yang bisa. Itulah yang kami tawarkan.

Indonesia itu adalah juga plural bukan saja dari segi Islamnya tapi juga dari segi latar belakang etnis.

Apa yang mendorong the Wahid Institute membangun pemikiran-pemikiran ini?

Islam Indonesia yang saya sebut berkarakter pluralis belum memperoleh perhatian di dunia. Jadi perlu ada proses globaliasasi terhadap paham pluralistik ini untuk menggantikan yang anti-pluralistik. Itu adalah agenda penting kami.
Kebudayaan Barat cenderung mendominasi kami. Dalam situsi itu,terjadi “clash of civilizations” antara Barat dan Islam yang monolitik. Islam Indonesia sebenarnya tidak terlibat di dalamnya. Tapi ini potensi yang bisa ditawarkan. Kalau Barat ingin memberikan penawarannya, harus juga negosiasi dengan kultur Islam Indonesia tanpa harus terjadi clash of civilizations.

Apa sebenarnya yang ditawarkan Islam Indonesia?

Kami menawarkan pengalaman-pengalam an pluralitas kami kepada dunia yang cenderung monolitik.
Pengalaman-pengalam an pluralistik kami bisa menjadi faktor utama demokratisasi, karena di situ ada prinsip saling menghormati, saling tidak menyerang dan prinsip saling belajar.

Potensi besar Islam Indonesia adalah menciptakan civil society yang kuat. Kelompok masyarakat di Indonesia itu cukup kuat. Kita lihat misalnya, pemerintah di sini tak bisa menutup pesantren, betapa pun pesantren itu dianggap bertentangan dengan banyak orang. Lain kalau misalnya terbukti pesantren itu menjadi tempat pembuatan bom atau narkoba. Tetapi secara politik itu tidak bisa. Bedah dengan di Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Di sana, kalau orang ingin berbeda dengan arus utama atau dengan pemerintah mereka harus menjadi underground.

Di Pakistan, ada Jamaat-e-Islami, suatu partai politik yang mempunyai basis cukup kuat seperti NU di sini. Islam di sana diseragamkan. Orang tidak boleh berbeda.

Sedangkan di sini, NU tak bisa dijadikan satu. NU di daerah ini tidak sama dengan NU di sebelahnya. Inilah independensi kelompok-kelompok masyarakat yang disebut civil society. Inilah yang bisa memberikan potensi besar untuk munculnya demokrasi atau dalam istilah poluter: social capital. Civil society adalah social capital dalam demokrasi.

Sekalangan umat Muslim mengatakan Al Quran adalah satu-satunya kitab suci benar, tak bisa ditawar-tawar.
Dalam Islam, keesahan Tuhan dan kenabihan Muhammad itu tidak bisa ditawar. Namun, kami belajar keyakinan di dalam Islam dengan referensi lain juga. Keyakinan harus diimplemetasikan di dalam perbuatan. Dalam Islam keyakinan harus diimplementasikan dalam amal. Dalam implementasi itu kami bisa belajar dari orang lain. Untuk semakin dekat dengan Allah, para sufi belajar juga dari tradisi Yahudi dan Kristen.

Untuk menciptakan kemakmuran sistem ekonomi kami tidak bisa langsung ambil dari Al Quran, tapi kami harus belajar dari sosialisme, kapitalisme bahkan komunisme, misalnya.

Keyakinan tentu tak bisa dipertukarkan atau tak bisa dipengaruhi. Saling belajar menurut saya adalah sesuatu yang penting. Kalau ada seseorang menolak untuk ikut upacara agama tertentu itu adalah hak dia, tapi kalau menganggu upacara orang lain, itu soal lain. Bagi saya, ikut kegiatan Gereja asal bukan diyakini bahwa itu keyakinan saya ngak masalah. Orang berhak menolak. Orang bahkan berhak mengatakan bahwa itu tidak benar atau itu melanggar. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksa apalagi melakukan kekerasan.

Berapa besar kelompok anti-pluralisme di Indonesia?

Dilihat kuantitatifnya, kelompok itu sebenarnya kecil. Tapi kuantitatif itu harus dilihat juga dari akses mereka.
Dalam situasi sekarang, terutama sejak reformasi 1997, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, ada semacam mainstreaming dari agenda mereka baik terhadap kelompok masyarakat, ormas, partai politik maupun terhadap perundang-undangan. Jadi ada elemen-elemen dari kelompok anti-pluralis yang masuk menjadi mainstream. Kita bisa melihat misalnya fatwa MUI yang anti-pluralisme.

Apa yang sedang dilakukan the Wahid Institute untuk mengkaunter perkembangan ini serta untuk mewujudkan cita-citanya?

Ada tiga hal besar. Pertama tingkat wacana. Kita mengintrodusir berbagai pemikiran yang bisa membantu mengangkat konsep-kosep pluralitas, toleransi, hak asasi manusia dan lain-lain dengan cara penelitian, pelaporan dan penerbitan buku, serta website. Tanggal 17 Maret kita meluncurkan sebuah buku dengan judul “Ragam Ekspresi Islam Nusantara” yang ingin mengatakan bahwa Indonesia secara historis adalah pluralistik.

Yang kedua capacity building lewat lokakarya, diskusi dan pelatihan untuk pemimpin agama lokal. Kami mengajak mereka untuk ikut memecahkan persoalan lokal tanpa harus terjatuh pada konservatisme dan fundamentalisme. Gerakan Islam fundamentalis menawarkan perbagai problem masyarakat dengan satu obat yakni shariah.

Ketiga adalah dialog – antaragama, antarnegara, antardaerah. Beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Kedutaan Inggris, enam imam dari Inggris datang ke Indonesia lalu kita membuat forum antaragama di sini. Kita perkenalkan imam-imam Inggris itu dengan pimpinan agama lain di sini.

Apakah ada kelompok-kelompok Islam lain yang mengupayakan cita-cita yang sama?

Banyak sekali kelompok yang bergerak untuk pluralisme agama di Indonesia. Jauh lebih banyak kelompok yang menawarkan persaudaraan meskipun tidak selalu dalam bahasa pluralisme. Cuma lebih besar perhatian media atau perhatian orang saat terjadi atau saat ada sesuatu yang tidak biasa seperti anti-pluralisme.

Saya sejak kecil hidup di mayoritas Muslim yang sangat taat. Di tetangga saya ada gereja yang berseberangan dengan pesantren, tapi tidak pernah umat Gereja serta warga pesantren itu saling menganggu. Mereka bergaul secara biasa.

Apakah kelompok-kelompok Muslim radikal semakin kuat?

Bukan ketakutan akan kekuatan mereka. Persoalan sekarang adalah bagaimana menawarkan model Islam yang kami yakini, dan bersamaan dengan itu memecahkan persoalan yang ada. Saat menawarkan model Islam yang pluralis, kami pun menciptakan kemakmuran atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendidikan.

Di masa lalu, “kaum Muslim yang ideologis” ingin agar Islam menjadi dasar ideologi bangsa. Namun itu tidak mungkin. Contohnya, Bank Islam. Bank itu kini sudah dipisahkan dari ideologi semula, dan sekarang ideologi bank itu sama dengan bank lain. Model dan istilahnya di-Arab-kan, tapi sebenarnya itu sudah dipisahkan dari ideologi Islam. Bank Shariah memang memakai istilah-istilah dan prinsip shariah tapi ideloginya sudah ideologi kapitalis, bagaimana menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Hampir tidak ada di situ, misalnyamengatakan, dengan bank itu maka orang miskin akan ditolong.

Begitu juga dengan perda-perda shariah.
Sejak mulanya Indonesia sudah pluralis, bahkan sebelum Islam datang. Ledakan bom di Bali dan kerusuhan-kerusuhan di beberapa bagian negeri ini terjadi karena intervensi dari luar. Meskipun kita tidak bisa menolak bahwa ada unsur Indonesia yang terlibat. Tetapi hal seperti itu bukan karakter Indonesia.

Apakah Anda punya rekanan dengan kelompok lain?

Kalau ada kesempatan, kami berdialog dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Ini juga bagian dari capacity building. Kami tahu ada lebih banyak kelompok yang memiliki cita-cita yang sama. Kalau kita punya persoalan bersama di satu daerah tertentu, kita menyelesaikannya bersama-sama.

Bagaimana hubungan institute ini dengan Gereja Katolik?

Secara formal kita tak punya hubungan spesifik. Tetapi saya tahu beberapa hal tentang Gereja Katolik, kebijakan dan devisi-devisinya. Saya cukup dekat dan sering berkomunikasi dengan Pastor Ignatius Ismartono, koordinator Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutip Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI. Kita bekerja sama dalam berbagai seminar, namun kita belum punya kerja sama yang sustainable.

Bersama Pastor Ismartono, kita sedang mendiskusikan tentang kemungkinan menjalankan dialog antaragama di Papua. Mungkin ini akan menjadi bentuk kerja sama yang relatif sustainable. Dia mengatakan kepada saya bahwa Gereja Katolik juga menghadapi problem besar dalam berhadapan dengan kepentingan- kepentingan politik lokal.

Apa pandangan Anda tentang Gereja Katolik Indonesia?

Saya memberi apresiasi besar terhadap Gereja Katolik karena strateginya. Saya membaca nota pastoral, surat gembala, serta hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sejak 1980. Ada strategi yang menurut saya sangat membantu saya dan teman-teman. Gereja Katolik memakai prinsip teologi pembebasan tapi menyesuaikannya dengan situasi di sini, misalnya menciptakan kelompok-kelompok komunitas mandiri atau kelompok basis.

Tapi saya juga mengeritik Gereja karena terlalu lunak, misalnya, untuk Pemilu 2009 kalau tidak salah pemimpin Gereja hanya menganjurkan kepada umatnya untuk memilih, tapi tidak menukik pada problem sekarang, misalnya jangan pilih caleg yang korupsi, meskipun caleg itu beragama Katolik. Kalau itu pasti menarik. Saya ingat sekali Surat Gembala APP Tahun 1997, ketika Pemilu Soeharto yang terakhir. Saat itu KWI mengeluarkan surat gembala untuk membebaskan orang Katolik untuk memilih atau tidak memilih karena situasi waktu itu. Itu bagi saya yang paling monumental dari KWI. Ternyata agama lain tidak melakukan
seperti itu. ***

Tinggalkan komentar

Filed under Berita UCAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s