Category Archives: Berita UCAN

Berita Gereja seluruh dunia

BERITA BULETIN UCAN BAHASA INDONESIA EDISI TERBIT: 4 – 8 MEI 2009

INDONESIA – Karakter Islam Indonesia adalah Pluralistik?
5 Mei 2009??|??IJ07097. 641b??| 1.607 kata

2_05836_medali perakSJAKARTA (UCAN)?–?Indonesia menawarkan versi Islam yang pluralistik kepada dunia yang bertabrakan dengan bentuk Islam yang ?monolitik,? yang terutama datang dari Timur Tengah, kata seorang cendekiawan Islam.

Seraya menjelaskan karakter Islam Indonesia, Ahmad Suaedy, direktur dari the Wahid Institute, mengatakan bahwa Islam Indonesia itu “pribumi” dan pluralistik, baik dalam ekspresi dan hubungannya dengan agama-agama lain.

Selain itu, Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, dan 87 persen dari 220 juta penduduknya beragama Islam.

The Wahid Institute, yang didirikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid, berkarya untuk menciptakan dunia yang adil dan damai dengan membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia.

Suaedy, 45, mengatakan dalam wawancara baru-baru ini bahwa Islam Indonesia belum mendapatkan perhatian memadai dari media atau dari publik, baik Muslim maupun non-Muslim.

Suaedy adalah juga pendiri Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), serta peneliti dari Insitut Dialog Antariman di Indonesia.

Wawancaranya sebagai berikut:

UCA NEWS: Mengapa the Wahid Institute berupaya membangun pemikiran Islam moderat?

AHMAD SUAEDY: Salah satu karakter dari Islam Indonesia yang paling menonjol adalah pluralitasnya. Ada perbedaan antara Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau di Jawa Barat.

Contohnya, Sultan Hamengku Buwono X (gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) menganggap dirinya seorang Muslim yang baik dari keyakinannya, prateknya dan juga ekspresinya. Tapi Islamnya berbeda dengan Islam orang Nahdatul Ulama (NU) yang mempunyai kultur sendiri di pesantren. Ada juga perbedaan antara Islam di Jawa dan di luar Jawa.

Oleh karena itu, Islam di Indonesia menjadi barometer untuk Islam di dunia saat ini.

Islam Indonesia, khususnya Islam NU dengan budaya pesantren, adalah Islam pribumi. Tidak ada bedanya antara Islam dan Indonesia. Sejarah masyarakat Islam menurut versi ini adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah sejarah Islam. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan Islam. Kebudayan Islam adalah kebudayaan Indonesia.

Ini berbeda dengan kesadaran Islam formalistik yang menganggap Indonesia itu bukan Islam jadi harus di-Islamisasi atau diubah menurut kultur mereka, misalnya dengan mengenakan jubah. Pandangan ini khususnya datang dari Arab, Pakistan bahkan dari Malaysia.

Bagi kami, bangsa Indonesia dengan segala instrumennya ya Islam itu sendiri. Kami pakai baju kami yang bisa. Itulah yang kami tawarkan.

Indonesia itu adalah juga plural bukan saja dari segi Islamnya tapi juga dari segi latar belakang etnis.

Apa yang mendorong the Wahid Institute membangun pemikiran-pemikiran ini?

Islam Indonesia yang saya sebut berkarakter pluralis belum memperoleh perhatian di dunia. Jadi perlu ada proses globaliasasi terhadap paham pluralistik ini untuk menggantikan yang anti-pluralistik. Itu adalah agenda penting kami.

Kebudayaan Barat cenderung mendominasi kami. Dalam situsi itu, terjadi “clash of civilizations” antara Barat dan Islam yang monolitik. Islam Indonesia sebenarnya tidak terlibat di dalamnya. Tapi ini potensi yang bisa ditawarkan. Kalau Barat ingin memberikan penawarannya, harus juga negosiasi dengan kultur Islam Indonesia tanpa harus terjadi clash of civilizations.

Apa sebenarnya yang ditawarkan Islam Indonesia?

Kami menawarkan pengalaman-pengalam an pluralitas kami kepada dunia yang cenderung monolitik. Pengalaman-pengalam an pluralistik kami bisa menjadi faktor utama demokratisasi, karena di situ ada prinsip saling menghormati, saling tidak menyerang dan prinsip saling belajar.

Potensi besar Islam Indonesia adalah menciptakan civil society yang kuat. Kelompok masyarakat di Indonesia itu cukup kuat. Kita lihat misalnya, pemerintah di sini tak bisa menutup pesantren, betapa pun pesantren itu dianggap bertentangan dengan banyak orang. Lain kalau misalnya terbukti pesantren itu menjadi tempat pembuatan bom atau narkoba. Tetapi secara politik itu tidak bisa. Bedah dengan di Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Di sana, kalau orang ingin berbeda dengan arus utama atau dengan pemerintah mereka harus menjadi underground.

Di Pakistan, ada Jamaat-e-Islami, suatu partai politik yang mempunyai basis cukup kuat seperti NU di sini. Islam di sana diseragamkan. Orang tidak boleh berbeda.

Sedangkan di sini, NU tak bisa dijadikan satu. NU di daerah ini tidak sama dengan NU di sebelahnya. Inilah independensi kelompok-kelompok masyarakat yang disebut civil society. Inilah yang bisa memberikan potensi besar untuk munculnya demokrasi atau dalam istilah poluter: social capital. Civil society adalah social capital dalam demokrasi.

Sekalangan umat Muslim mengatakan Al Quran adalah satu-satunya kitab suci benar, tak bisa ditawar-tawar. Dalam Islam, keesahan Tuhan dan kenabihan Muhammad itu tidak bisa ditawar. Namun, kami belajar keyakinan di dalam Islam dengan referensi lain juga. Keyakinan harus diimplemetasikan di dalam perbuatan. Dalam Islam keyakinan harus diimplementasikan dalam amal. Dalam implementasi itu kami bisa belajar dari orang lain. Untuk semakin dekat dengan Allah, para sufi belajar juga dari tradisi Yahudi dan Kristen.

Untuk menciptakan kemakmuran sistem ekonomi kami tidak bisa langsung ambil dari Al Quran, tapi kami harus belajar dari sosialisme, kapitalisme bahkan komunisme, misalnya.

Keyakinan tentu tak bisa dipertukarkan atau tak bisa dipengaruhi. Saling belajar menurut saya adalah sesuatu yang penting. Kalau ada seseorang menolak untuk ikut upacara agama tertentu itu adalah hak dia, tapi kalau menganggu upacara orang lain, itu soal lain. Bagi saya, ikut kegiatan Gereja asal bukan diyakini bahwa itu keyakinan saya ngak masalah. Orang berhak menolak. Orang bahkan berhak mengatakan bahwa itu tidak benar atau itu melanggar. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksa apalagi melakukan kekerasan.

Berapa besar kelompok anti-pluralisme di Indonesia?

Dilihat kuantitatifnya, kelompok itu sebenarnya kecil. Tapi kuantitatif itu harus dilihat juga dari akses mereka. Dalam situasi sekarang, terutama sejak reformasi 1997, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, ada semacam mainstreaming dari agenda mereka baik terhadap kelompok masyarakat, ormas, partai politik maupun terhadap perundang-undangan. Jadi ada elemen-elemen dari kelompok anti-pluralis yang masuk menjadi mainstream. Kita bisa melihat misalnya fatwa MUI yang anti-pluralisme.

Apa yang sedang dilakukan the Wahid Institute untuk mengkaunter perkembangan ini serta untuk mewujudkan cita-citanya?

Ada tiga hal besar. Pertama tingkat wacana. Kita mengintrodusir berbagai pemikiran yang bisa membantu mengangkat konsep-kosep pluralitas, toleransi, hak asasi manusia dan lain-lain dengan cara penelitian, pelaporan dan penerbitan buku, serta website. Tanggal 17 Maret kita meluncurkan sebuah buku dengan judul “Ragam Ekspresi Islam Nusantara” yang ingin mengatakan bahwa Indonesia secara historis adalah pluralistik.

Yang kedua capacity building lewat lokakarya, diskusi dan pelatihan untuk pemimpin agama lokal. Kami mengajak mereka untuk ikut memecahkan persoalan lokal tanpa harus terjatuh pada konservatisme dan fundamentalisme. Gerakan Islam fundamentalis menawarkan perbagai problem masyarakat dengan satu obat yakni shariah.

Ketiga adalah dialog ? antaragama, antarnegara, antardaerah. Beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Kedutaan Inggris, enam imam dari Inggris datang ke Indonesia lalu kita membuat forum antaragama di sini. Kita perkenalkan imam-imam Inggris itu dengan pimpinan agama lain di sini.

Apakah ada kelompok-kelompok Islam lain yang mengupayakan cita-cita yang sama?

Banyak sekali kelompok yang bergerak untuk pluralisme agama di Indonesia. Jauh lebih banyak kelompok yang menawarkan persaudaraan meskipun tidak selalu dalam bahasa pluralisme. Cuma lebih besar perhatian media atau perhatian orang saat terjadi atau saat ada sesuatu yang tidak biasa seperti anti-pluralisme.

Saya sejak kecil hidup di mayoritas Muslim yang sangat taat. Di tetangga saya ada gereja yang berseberangan dengan pesantren, tapi tidak pernah umat Gereja serta warga pesantren itu saling menganggu. Mereka bergaul secara biasa.

Apakah kelompok-kelompok Muslim radikal semakin kuat?

Bukan ketakutan akan kekuatan mereka. Persoalan sekarang adalah bagaimana menawarkan model Islam yang kami yakini, dan bersamaan dengan itu memecahkan persoalan yang ada. Saat menawarkan model Islam yang pluralis, kami pun menciptakan kemakmuran atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendidikan.

Di masa lalu, “kaum Muslim yang ideologis” ingin agar Islam menjadi dasar ideologi bangsa. Namun itu tidak mungkin.

Contohnya, Bank Islam. Bank itu kini sudah dipisahkan dari ideologi semula, dan sekarang ideologi bank itu sama dengan bank lain. Model dan istilahnya di-Arab-kan, tapi sebenarnya itu sudah dipisahkan dari ideologi Islam. Bank Shariah memang memakai istilah-istilah dan prinsip shariah tapi ideloginya sudah ideologi kapitalis, bagaimana menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Hampir tidak ada di situ, misalnya mengatakan, dengan bank itu maka orang miskin akan ditolong.

Begitu juga dengan perda-perda shariah.

Sejak mulanya Indonesia sudah pluralis, bahkan sebelum Islam datang. Ledakan bom di Bali dan kerusuhan-kerusuhan di beberapa bagian negeri ini terjadi karena intervensi dari luar. Meskipun kita tidak bisa menolak bahwa ada unsur Indonesia yang terlibat. Tetapi hal seperti itu bukan karakter Indonesia.

Apakah Anda punya rekanan dengan kelompok lain?

Kalau ada kesempatan, kami berdialog dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Ini juga bagian dari capacity building. Kami tahu ada lebih banyak kelompok yang memiliki cita-cita yang sama. Kalau kita punya persoalan bersama di satu daerah tertentu, kita menyelesaikannya bersama-sama.

Bagaimana hubungan institute ini dengan Gereja Katolik?

Secara formal kita tak punya hubungan spesifik. Tetapi saya tahu beberapa hal tentang Gereja Katolik, kebijakan dan devisi-devisinya. Saya cukup dekat dan sering berkomunikasi dengan Pastor Ignatius Ismartono, koordinator Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutip Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI. Kita bekerja sama dalam berbagai seminar, namun kita belum punya kerja sama yang sustainable.

Bersama Pastor Ismartono, kita sedang mendiskusikan tentang kemungkinan menjalankan dialog antaragama di Papua. Mungkin ini akan menjadi bentuk kerja sama yang relatif sustainable. Dia mengatakan kepada saya bahwa Gereja Katolik juga menghadapi problem besar dalam berhadapan dengan kepentingan- kepentingan politik lokal.

Apa pandangan Anda tentang Gereja Katolik Indonesia?

Saya memberi apresiasi besar terhadap Gereja Katolik karena strateginya. Saya membaca nota pastoral, surat gembala, serta hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sejak 1980. Ada strategi yang menurut saya sangat membantu saya dan teman-teman. Gereja Katolik memakai prinsip teologi pembebasan tapi menyesuaikannya dengan situasi di sini, misalnya menciptakan kelompok-kelompok komunitas mandiri atau kelompok basis.

Tapi saya juga mengeritik Gereja karena terlalu lunak, misalnya, untuk Pemilu 2009 kalau tidak salah pemimpin Gereja hanya menganjurkan kepada umatnya untuk memilih, tapi tidak menukik pada problem sekarang, misalnya jangan pilih caleg yang korupsi, meskipun caleg itu beragama Katolik. Kalau itu pasti menarik. Saya ingat sekali Surat Gembala APP Tahun 1997, ketika Pemilu Soeharto yang terakhir. Saat itu KWI mengeluarkan surat gembala untuk membebaskan orang Katolik untuk memilih atau tidak memilih karena situasi waktu itu. Itu bagi saya yang paling monumental dari KWI. Ternyata agama lain tidak melakukan seperti itu. ***
———

INDONESIA?-? Para Pemuka Agama Bersatu Menentang Diskriminasi terhadap Penderita HIV/AIDS
5 Mei 2009??|??IJ07133. 641b??|??468 kata

JAKARTA (UCAN)?–?Sebuah kelompok dari berbagai kepercayaan yang berbeda berkumpul di sebuah hotel di Jakarta untuk bersama-sama berkampanye menolak diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS (ODHA).

Umat Katolik, Protestan, Muslim, Buddha, Konghucu, Hindu, Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Baha’i sepakat mengadakan berbagai program pelatihan untuk para tokoh agama tentang HIV/AIDS dan saling bertukar informasi tentang penyakit ini.

Pertemuan yang baru-baru ini diadakan oleh Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) itu menyatakan bahwa sekaranglah waktunya bagi semua orang untuk menghilangkan stigma negatif yang masih melekat pada penderita HIV/AIDS.

Tujuan diadakan pertemuan itu adalah untuk membicarakan isu-isu hak asasi manusia, terutama mengenai HIV/AIDS, dengan fokus pada dukungan para tokoh agama.

Para pemuka agama hanya menyadari masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi penderita HIV/AIDS.

Rumah Sakit St. Carolus di Jakarta Pusat membantu penderita HIV/AIDS dan menerima mereka setiap hari di klinik khusus HIV/AIDS yang dibentuk pada Februari lalu.

Klinik yang dikelola oleh Kongregasi Suster-Suster St. Carolus Borromeus itu memahami, HIV/AIDS tak hanya menimbulkan masalah kesehatan tetapi juga masalah psikologis dan spiritual.

?Alasan utama klinik ini dibuka karena para pasien HIV/AIDS tidak hanya dilayani obat tapi juga konseling,? kata Dokter Angela Nusatya Abidin, direktur medik rumah sakit itu.

Selama ini, klinik itu hanya membantu sedikit orang, meskipun daftar pasiennya meningkat setiap bulannya.

Dokter Abidin mengatakan 10 penderita HIV/AIDS berobat dan 38 lainnya berkonsultasi setelah klinik itu dibuka

Klinik itu memiliki 10 konselor yang melayani konseling psikologi dan spiritual enam hari seminggu.

?Para konselor perlu ditambah karena konselor klinik ini masih kurang,? kata wanita awam Katolik itu.

Klinik itu juga memiliki beberapa dokter dan perawat. Bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, klinik itu memberikan obat kepada para pasien.

Melayani penderita HIV/AIDS bukan hal baru lagi bagi RS St. Carolus. Sebelumnya, para pasien ditangani di bagian perawatan umum. ?RS ini tidak mau membuat klinik khusus HIV/AIDS karena kami tidak mau membeda-bedakan (penderita HIV/AIDS) dengan pasien lain,? kata Dokter Abidin.

Pada lokakarya yang diadakan PBB itu, para peserta, termasuk mereka dari KWI, sepakat untuk ?melayani para penderita HIV dan AIDS secara pro aktif melalui pendekatan spiritual, moral dan personal serta edukasi.?

Irwanto, seorang dosen dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, menjadi salah satu fasilitator lokakarya itu. ?Para pemuka agama sangat dipercaya oleh penderita HIV/AIDS karena mereka dapat merasakan kasih sayang,? katanya, seraya mendesak para tokoh agama mendorong umat mereka supaya secara terbuka membahas penyakit ini.

Nancy Fee, koordinator UNAIDS Indonesia, mengatakan dalam sambutannya bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengundang para tokoh agama supaya memberikan dukungan spiritual kepada penderita HIV/AIDS. “Kita tidak hanya melayani dari segi medis tapi pencegahan juga sangat penting melalui penanaman nilai-nilai spiritual dan moral,” tegasnya.

Perempuan itu juga menyoroti peningkatan penyakit itu di Indonesia, yang menurutnya meningkat setiap tahun. Data Menteri Kesehatan menunjukkan ada 2.947 penderita pada 2007 dan meningkat menjadi 4.968 pada 2008.

Namun, website UNAIDS memperkirakan bahwa sedikitnya ada 190.000 penderita HIV/AIDS di Indonesia tahun 2008.
———

INDONESIA?-? Keuskupan Agung Jakarta Bantu Kaum Buruh
5 Mei 2009??|??IJ07155. 641b??|??491 kata

JAKARTA (UCAN)?–?Ketua Biro Pelayanan Buruh Keuskupan Agung Jakarta (BPB KAJ) bersama sekitar 10.000 buruh melakukan aksi unjukrasa di Istana Negara, meminta pemerintah supaya membantu mereka dan buruh lainnya sehingga tetap bertahan di tengah-tengah krisis global.

Lukas Gatot Widyanata mengatakan ia bergabung dalam aksi demonstrasi pada 1 Mei itu untuk mendukung kaum buruh.

?Ini adalah panggilan kita. Gereja merasa prihatin dengan nasib kaum buruh yang semakin parah dari tahun ke tahun. Dengan kehadiran Gereja, mereka merasa didukung dan tidak berjuang sendiri,? katanya.

Ribuan warga Indonesia kehilangan pekerjaan karena kegiatan ekspor terhenti. Bahkan, buruh yang masih bekerja juga menghadapi perjuangan berat karena upah yang diterima sekitar 800 ribu hingga 1,2 juta rupiah per bulan. Jumlah itu tidak memungkinkan bagi seorang buruh yang sudah berkeluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam situasi normal, BPB KAJ memfokuskan pada pelatihan keterampilan dan advokasi. Namun, biro itu harus meningkatkan usaha bantuannya itu karena krisis finansial semakin memburuk.

?Upaya yang dilakukan Gereja terhadap kaum buruh sekarang ini lebih pada merespon krisis global dengan bantuan darurat agar mereka bisa memperoleh makanan dan tempat tinggal,? kata Widyanata kepada UCA News.

?Biro ini memberikan bantuan logistik dengan menjual sembako murah, dan khusus bagi mereka yang mendapat PHK dan tidak memiliki uang akan diberikan secara gratis,? katanya. Biro itu juga membantu mereka menyewa rumah dan memberikan beasiswa.

Buruh tekstil Theresia Susianti, 32, seorang janda dari dua anak, merupakan satu dari kaum buruh yang mengalami dampak krisis finansial.

Pabrik tempat ia bekerja mengalami penurunan ekspor dan mengurangi jumlah pekerja. Ia merasa takut pekerjaannya akan hilang.

?PHK tidak bisa terelakkan,? katanya. ?Kami mengharapkan Gereja bisa membantu kami dengan menyiapkan modal dana agar kami bisa mengembangkan usaha lain.?

Widyanata mengatakan biro keuskupan itu berjejaring dengan paroki-paroki, khususnya paroki-paroki di kawasan industri seperti kabupaten Tangerang di Banten, sebuah propinsi di sebelah barat ibukota negara.

Meskipun area itu dihuni oleh sekitar 4.000 buruh Katolik, Widyanata mengatakan upaya-upaya keuskupan agung Jakarta tidak hanya membantu para anggota Gereja saja.

?Kami juga memberi bantuan kepada buruh non-Katolik yang di-PHK,? kata Widyanata. Namun, ia menambahkan bahwa Gereja hanya dapat memberikan sedikit pendampingan saja dan harus bekerjasama dengan serikat-serikat buruh.

?Kami nanti dituduh melakukan kristenisasi, ? kata Widyanata.

Meskipun situasi ekonomi suram, ia berharap para buruh belajar dari krisis saat ini tentang bagaimana bisa menghasilkan pendapatan di masa depan.

?Mereka bisa menemukan potensi diri dan mengembangkannya melalui berbagai macam usaha mandiri untuk memperoleh pendapatan tambahan,? katanya.

Biro itu selama ini melayani kaum buruh di 15 komunitas.

?Di setiap komunitas, kami mendirikan kredit union dan memberikan trainning interpreneur, dan pendampingan rohani,? katanya.

Pemerintah berada di bawah tekanan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Lorensius Sena, seorang buruh Katolik dari Bandung, Jawa Barat, mengatakan kepada UCA News ia bergabung dalam demonstrasi itu untuk mendesak pemerintah pusat supaya berfokus pada perbaikan nasib kaum buruh.

?Kami menuntut dihapuskannya sistem outsourcing, menaikkan upah minimum regional, serta jangan lagi ada pemutusan hubungan kerja di masa masa ekonomi sulit seperti sekarang,? kata Sena. ***
——–

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita UCAN, Remah-remah

Mengapa the Wahid Institute berupaya membangun pemikiran Islam moderat?

AHMAD SUAEDY: Salah satu karakter dari Islam Indonesia yang paling menonjol adalah pluralitasnya. Ada perbedaan antara Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau di Jawa Barat.

Contohnya, Sultan Hamengku Buwono X (gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) menganggap dirinya seorang Muslim yang baik dari keyakinannya, prateknya dan juga ekspresinya. Tapi Islamnya berbeda dengan Islam orang Nahdatul Ulama (NU) yang mempunyai kultur sendiri di pesantren. Ada juga perbedaan antara Islam di Jawa dan di luar Jawa.

Oleh karena itu, Islam di Indonesia menjadi barometer untuk Islam di dunia saat ini.

Islam Indonesia, khususnya Islam NU dengan budaya pesantren, adalah Islam pribumi. Tidak ada bedanya antara Islam dan Indonesia. Sejarah masyarakat Islam menurut versi ini adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah sejarah Islam. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan Islam. Kebudayan Islam adalah kebudayaan Indonesia.

Ini berbeda dengan kesadaran Islam formalistik yang menganggap Indonesia itu bukan Islam jadi harus di-Islamisasi atau diubah menurut kultur mereka, misalnya dengan mengenakan jubah. Pandangan ini khususnya datang dari Arab, Pakistan bahkan dari Malaysia.

Bagi kami, bangsa Indonesia dengan segala instrumennya ya Islam itu sendiri. Kami pakai baju kami yang bisa. Itulah yang kami tawarkan.

Indonesia itu adalah juga plural bukan saja dari segi Islamnya tapi juga dari segi latar belakang etnis.

Apa yang mendorong the Wahid Institute membangun pemikiran-pemikiran ini?

Islam Indonesia yang saya sebut berkarakter pluralis belum memperoleh perhatian di dunia. Jadi perlu ada proses globaliasasi terhadap paham pluralistik ini untuk menggantikan yang anti-pluralistik. Itu adalah agenda penting kami.
Kebudayaan Barat cenderung mendominasi kami. Dalam situsi itu,terjadi “clash of civilizations” antara Barat dan Islam yang monolitik. Islam Indonesia sebenarnya tidak terlibat di dalamnya. Tapi ini potensi yang bisa ditawarkan. Kalau Barat ingin memberikan penawarannya, harus juga negosiasi dengan kultur Islam Indonesia tanpa harus terjadi clash of civilizations.

Apa sebenarnya yang ditawarkan Islam Indonesia?

Kami menawarkan pengalaman-pengalam an pluralitas kami kepada dunia yang cenderung monolitik.
Pengalaman-pengalam an pluralistik kami bisa menjadi faktor utama demokratisasi, karena di situ ada prinsip saling menghormati, saling tidak menyerang dan prinsip saling belajar.

Potensi besar Islam Indonesia adalah menciptakan civil society yang kuat. Kelompok masyarakat di Indonesia itu cukup kuat. Kita lihat misalnya, pemerintah di sini tak bisa menutup pesantren, betapa pun pesantren itu dianggap bertentangan dengan banyak orang. Lain kalau misalnya terbukti pesantren itu menjadi tempat pembuatan bom atau narkoba. Tetapi secara politik itu tidak bisa. Bedah dengan di Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Di sana, kalau orang ingin berbeda dengan arus utama atau dengan pemerintah mereka harus menjadi underground.

Di Pakistan, ada Jamaat-e-Islami, suatu partai politik yang mempunyai basis cukup kuat seperti NU di sini. Islam di sana diseragamkan. Orang tidak boleh berbeda.

Sedangkan di sini, NU tak bisa dijadikan satu. NU di daerah ini tidak sama dengan NU di sebelahnya. Inilah independensi kelompok-kelompok masyarakat yang disebut civil society. Inilah yang bisa memberikan potensi besar untuk munculnya demokrasi atau dalam istilah poluter: social capital. Civil society adalah social capital dalam demokrasi.

Sekalangan umat Muslim mengatakan Al Quran adalah satu-satunya kitab suci benar, tak bisa ditawar-tawar.
Dalam Islam, keesahan Tuhan dan kenabihan Muhammad itu tidak bisa ditawar. Namun, kami belajar keyakinan di dalam Islam dengan referensi lain juga. Keyakinan harus diimplemetasikan di dalam perbuatan. Dalam Islam keyakinan harus diimplementasikan dalam amal. Dalam implementasi itu kami bisa belajar dari orang lain. Untuk semakin dekat dengan Allah, para sufi belajar juga dari tradisi Yahudi dan Kristen.

Untuk menciptakan kemakmuran sistem ekonomi kami tidak bisa langsung ambil dari Al Quran, tapi kami harus belajar dari sosialisme, kapitalisme bahkan komunisme, misalnya.

Keyakinan tentu tak bisa dipertukarkan atau tak bisa dipengaruhi. Saling belajar menurut saya adalah sesuatu yang penting. Kalau ada seseorang menolak untuk ikut upacara agama tertentu itu adalah hak dia, tapi kalau menganggu upacara orang lain, itu soal lain. Bagi saya, ikut kegiatan Gereja asal bukan diyakini bahwa itu keyakinan saya ngak masalah. Orang berhak menolak. Orang bahkan berhak mengatakan bahwa itu tidak benar atau itu melanggar. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksa apalagi melakukan kekerasan.

Berapa besar kelompok anti-pluralisme di Indonesia?

Dilihat kuantitatifnya, kelompok itu sebenarnya kecil. Tapi kuantitatif itu harus dilihat juga dari akses mereka.
Dalam situasi sekarang, terutama sejak reformasi 1997, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, ada semacam mainstreaming dari agenda mereka baik terhadap kelompok masyarakat, ormas, partai politik maupun terhadap perundang-undangan. Jadi ada elemen-elemen dari kelompok anti-pluralis yang masuk menjadi mainstream. Kita bisa melihat misalnya fatwa MUI yang anti-pluralisme.

Apa yang sedang dilakukan the Wahid Institute untuk mengkaunter perkembangan ini serta untuk mewujudkan cita-citanya?

Ada tiga hal besar. Pertama tingkat wacana. Kita mengintrodusir berbagai pemikiran yang bisa membantu mengangkat konsep-kosep pluralitas, toleransi, hak asasi manusia dan lain-lain dengan cara penelitian, pelaporan dan penerbitan buku, serta website. Tanggal 17 Maret kita meluncurkan sebuah buku dengan judul “Ragam Ekspresi Islam Nusantara” yang ingin mengatakan bahwa Indonesia secara historis adalah pluralistik.

Yang kedua capacity building lewat lokakarya, diskusi dan pelatihan untuk pemimpin agama lokal. Kami mengajak mereka untuk ikut memecahkan persoalan lokal tanpa harus terjatuh pada konservatisme dan fundamentalisme. Gerakan Islam fundamentalis menawarkan perbagai problem masyarakat dengan satu obat yakni shariah.

Ketiga adalah dialog – antaragama, antarnegara, antardaerah. Beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Kedutaan Inggris, enam imam dari Inggris datang ke Indonesia lalu kita membuat forum antaragama di sini. Kita perkenalkan imam-imam Inggris itu dengan pimpinan agama lain di sini.

Apakah ada kelompok-kelompok Islam lain yang mengupayakan cita-cita yang sama?

Banyak sekali kelompok yang bergerak untuk pluralisme agama di Indonesia. Jauh lebih banyak kelompok yang menawarkan persaudaraan meskipun tidak selalu dalam bahasa pluralisme. Cuma lebih besar perhatian media atau perhatian orang saat terjadi atau saat ada sesuatu yang tidak biasa seperti anti-pluralisme.

Saya sejak kecil hidup di mayoritas Muslim yang sangat taat. Di tetangga saya ada gereja yang berseberangan dengan pesantren, tapi tidak pernah umat Gereja serta warga pesantren itu saling menganggu. Mereka bergaul secara biasa.

Apakah kelompok-kelompok Muslim radikal semakin kuat?

Bukan ketakutan akan kekuatan mereka. Persoalan sekarang adalah bagaimana menawarkan model Islam yang kami yakini, dan bersamaan dengan itu memecahkan persoalan yang ada. Saat menawarkan model Islam yang pluralis, kami pun menciptakan kemakmuran atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendidikan.

Di masa lalu, “kaum Muslim yang ideologis” ingin agar Islam menjadi dasar ideologi bangsa. Namun itu tidak mungkin. Contohnya, Bank Islam. Bank itu kini sudah dipisahkan dari ideologi semula, dan sekarang ideologi bank itu sama dengan bank lain. Model dan istilahnya di-Arab-kan, tapi sebenarnya itu sudah dipisahkan dari ideologi Islam. Bank Shariah memang memakai istilah-istilah dan prinsip shariah tapi ideloginya sudah ideologi kapitalis, bagaimana menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Hampir tidak ada di situ, misalnyamengatakan, dengan bank itu maka orang miskin akan ditolong.

Begitu juga dengan perda-perda shariah.
Sejak mulanya Indonesia sudah pluralis, bahkan sebelum Islam datang. Ledakan bom di Bali dan kerusuhan-kerusuhan di beberapa bagian negeri ini terjadi karena intervensi dari luar. Meskipun kita tidak bisa menolak bahwa ada unsur Indonesia yang terlibat. Tetapi hal seperti itu bukan karakter Indonesia.

Apakah Anda punya rekanan dengan kelompok lain?

Kalau ada kesempatan, kami berdialog dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Ini juga bagian dari capacity building. Kami tahu ada lebih banyak kelompok yang memiliki cita-cita yang sama. Kalau kita punya persoalan bersama di satu daerah tertentu, kita menyelesaikannya bersama-sama.

Bagaimana hubungan institute ini dengan Gereja Katolik?

Secara formal kita tak punya hubungan spesifik. Tetapi saya tahu beberapa hal tentang Gereja Katolik, kebijakan dan devisi-devisinya. Saya cukup dekat dan sering berkomunikasi dengan Pastor Ignatius Ismartono, koordinator Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutip Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI. Kita bekerja sama dalam berbagai seminar, namun kita belum punya kerja sama yang sustainable.

Bersama Pastor Ismartono, kita sedang mendiskusikan tentang kemungkinan menjalankan dialog antaragama di Papua. Mungkin ini akan menjadi bentuk kerja sama yang relatif sustainable. Dia mengatakan kepada saya bahwa Gereja Katolik juga menghadapi problem besar dalam berhadapan dengan kepentingan- kepentingan politik lokal.

Apa pandangan Anda tentang Gereja Katolik Indonesia?

Saya memberi apresiasi besar terhadap Gereja Katolik karena strateginya. Saya membaca nota pastoral, surat gembala, serta hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sejak 1980. Ada strategi yang menurut saya sangat membantu saya dan teman-teman. Gereja Katolik memakai prinsip teologi pembebasan tapi menyesuaikannya dengan situasi di sini, misalnya menciptakan kelompok-kelompok komunitas mandiri atau kelompok basis.

Tapi saya juga mengeritik Gereja karena terlalu lunak, misalnya, untuk Pemilu 2009 kalau tidak salah pemimpin Gereja hanya menganjurkan kepada umatnya untuk memilih, tapi tidak menukik pada problem sekarang, misalnya jangan pilih caleg yang korupsi, meskipun caleg itu beragama Katolik. Kalau itu pasti menarik. Saya ingat sekali Surat Gembala APP Tahun 1997, ketika Pemilu Soeharto yang terakhir. Saat itu KWI mengeluarkan surat gembala untuk membebaskan orang Katolik untuk memilih atau tidak memilih karena situasi waktu itu. Itu bagi saya yang paling monumental dari KWI. Ternyata agama lain tidak melakukan
seperti itu. ***

Tinggalkan komentar

Filed under Berita UCAN

Sepak Bola Antaragama Tingkatkan Dialog Agama

TAPANULI TENGAH, Sumatra Utara (UCAN) — Dialog antaragama meningkat di Sibolga, Sumatra Utara, ketika beberapa pemuka agama mempunyai ide untuk mengadakan sepak bola untuk menyatukan orang yang berbeda keyakinan.

Ketika turnamen itu dimulai tujuh tahun lalu, hanya ada empat tim yang mewakili Buddha, Katolik, Muslim dan Protestan. Kemudian, masuklah kelompok lain dari komunitas setempat, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), militer dan polisi, dalam pertandingan itu.

Meskipun tidak ada istilah kalah dan menang dalam pertandingan itu, mereka tetap dipimpin oleh seorang wasit yang berpakaian berbeda dengan kedua tim itu.

“Selama turnamen berlangsung belum sekalipun terjadi perkelahian. Masing-masing tim bermain sportif,” kata Pastor Johanes Jeharut, ketua Komisi Hubungan Antaragama Keuskupan Sibolga.

“Kalau ada pemain berkelahi, saya akan masuk ke tengah lapangan dengan mengenakan jubah pastor untuk melerai mereka,” katanya.

Pastor Jeharut merupakan salah satu pemrakarsa turnamen sepak bola itu.

Pada mulanya turnamen itu dirancang sebagai acara tahunan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Gagasan itu muncul dari beberapa orang yang berbeda agama yang sering berkumpul-kumpul karena dianggap positif. Pemerintah kota Sibolga memberikan dana,” kata Pelerius Simanullang, seorang katekis awam berusia 42 tahun dari pusat pastoral keuskupan, yang juga membantu mengelola pertandingan itu.

Indonesia adalah sebuah negara yang beranekaragam, di mana Muslim menjadi kelompok mayoritas. Namun, ada juga banyak umat Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu.

Walaupun UUD Negara RI menjamin kebebasan beribadah bagi semua pemeluk agama, berbagai konflik tak bisa dielakan muncul beberapa tahun ini.

Pastor Benno Ola Tage, ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Medan, percaya masih ada banyak tugas yang harus dilakukan dalam memajukan kerukunan agama.

Ia menyesalkan bahwa para imam dan religius sangat kurang berminat dalam dialog antaragama dan menceritakan dalam sebuah perayaan ekumene di keuskupan agung itu tidak ada seorang pastor Katolik dan biarawati pun yang hadir.

“Uskup Agung Emeritus Pius Datubara OFM Cap yang saat itu hadir mengaku merasa malu,” kata Pastor Tage.

Ia menambahkan bahwa ia berharap lebih banyak imam dan biarawati akan terlibat “dalam dialog dengan umat dari Gereja dan agama lain.”

Simanullang dan Pastor Jeharut serta Pastor Tage baru-baru ini bertemu dalam acara dialog antaragama di Pandan, Sumatra, bersama 56 imam, biarawati dan awam Katolik untuk membahas bagaimana dialog antaragama dapat ditingkatkan. Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan-Keuskupan Provinsi Gerejawi Medan bekerjasama dengan komisi hubungan antaragama konferensi waligereja Indonesia mengadakan pertemuan itu.

Para pemuka Islam dan Protestan juga hadir.

Sekretaris eksekutif Komisi HAK KWI, Pastor Antonius Benny Susetyo, mengingatkan bahwa dialog dengan umat agama lain itu penting bagi umat Katolik yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Ia mengakui bahwa dialog di antara kelompok-kelompok agama lain bisa menjadi menakutkan kalau masing-masing tidak mengenal satu sama lain.

Tidak saling kenal itu menimbulkan kecurigaan dan prasangka-prasangka ,” katanya. Itulah alasan mengapa jejaring dan kerjasama di antara para pemuka agama harus dibangun dan mengapa banyak persoalan agama perlu didiskusikan, yang bisa dimulai dengan dialog kehidupan dan dialog karya, tambahnya. ***

Tinggalkan komentar

Filed under Berita UCAN

Para Pemimpin Gereja Soroti Tantangan yang Dihadapi Guru Agama Katolik

BINTARO, Banten (UCAN) — Para pejabat Gereja mengakui bahwa guru-guru pendidikan agama Katolik di sekolah negeri menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya sarana untuk mengajar, kurangnya dukungan imam dan gaji rendah.

Banyak guru agama Katolik masih honorer (tidak tetap) dan gajinya lebih rendah daripada guru tetap, kata Pastor Fransiskus Xaverius Adi Susanto SJ.

Imam yang menjabat sekretaris eksekutif Komisi Kateketik Konferensi Waligereja Indonesia itu berbicara kepada UCA News setelah pertemuan 49 guru Katolik di Bintaro pada 5-8 April.

Pertemuan itu diisi dengan sharing tentang berbagai tantangan yang dihadapi guru Katolik dalam tugas mereka. BIMAS Katolik Departemen Agama mengadakan pertemuan itu dengan tema “Mari kita tingkatkan kompetensi spiritualitas guru agama se-wilayah Propinsi Banten.”

Propinsi Banten, yang mayoritas Muslim, berbatasan dengan Jakarta dan merupakan bagian dari keuskupan agung Jakarta.

Pastor Susanto mengatakan kepada UCA News bahwa meskipun BIMAS Katolik, bagian dari Departemen Agama RI yang melayani komunitas Katolik, “telah memberikan bantuan (buku) namun karena faktor tertentu, sarana pendidikan Katolik itu tidak bisa sampai ke daerah.”

Imam itu menyarankan supaya pemerintah mengangkat guru agama Katolik sebagai pegawai negeri sipil, kemudian menaikan gaji mereka, dan komisi-komisi kateketik keuskupan membantu menyediakan buku pelajaran agama Katolik.

Para guru tetap menerima gaji sekitar 1,5 juta rupiah per bulan, sedangkan guru agama Katolik honorer menerima kurang dari 1 juta rupiah.

Pelajaran pendidikan agama, yang diajarkan kepada para siswa dari berbagai agama, itu wajib di sekolah-sekolah Indonesia.

Pastor Bernardus Hardijantan Dermawan, ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta, mengatakan kepada UCA News bahwa guru agama Katolik di sekolah-sekolah negeri sepertinya “ditelantarkan” dan kebanyakan pastor paroki kurang mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.

Sekretaris Komisi Kateketik KAJ Marcus Leonhard Supama mengatakan bahwa komisinya mengadakan retret dan berbagai program pelatihan bagi guru agama Katolik. Di Banten, “kami meminta para guru agama Katolik untuk memahami situasi lokal dan menghargai para penganut agama lain,” katanya.

Supama mengakui bahwa para siswa Katolik di sekolah negeri jumlahnya sangat sedikit sehingga “sekolah-sekolah kurang memperhatikan mereka dengan baik.” Di beberapa sekolah, contohnya, para siswa Katolik mengikuti pelajaran agama di kantin sekolah atau di bawah pohon. “Di beberapa paroki ada pastor yang memberikan fasilitas ruangan untuk dipakai guru agama Katolik mengajar pendidikan agama Katolik,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Petrus Kanisius Kebaowolo, seorang guru Katolik di Sekolah Dasar Negeri Tanah Tinggi III di Tangerang, Banten, menceritakan bagaimana ia dikunci dalam mushola sekolahnya selama satu jam tiga tahun lalu.

“Saya menduga oknum yang mengunci saya terkait ketidaksetujuannya penggunaan mushola untuk mengajar agama Katolik. Pada hal saya sudah meminta ijin kepada kepala sekolah untuk menggunakannya,” kata Kebaowolo. “Mushola itu juga digunakan guru bahasa Inggris untuk mengajar.”

Pria awam itu mengajar 15 siswa Katolik berusia 7-12 tahun di mushola itu karena sekolah itu tidak memiliki ruang kelas untuk pelajaran agama Katolik. Namun, sejak 18 bulan lalu, kepala sekolah memberinya ruang kelas untuk digunakan setelah jam sekolah.

Pastor Daniel Cambielli SX, mantan ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Padang, mendorong para peserta pertemuan. Meskipun “banyak problem, guru tidak boleh putus asa,” nasehatnya kepada mereka, seraya mengatakan bahwa Yesus setia dalam menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Bapa-Nya hingga wafat di kayu salib. ***

Tinggalkan komentar

Filed under Berita UCAN

Calon Legislatif Katolik Diperkenalkan dengan “Etika Politik Katolik”

JAKARTA (UCAN) — Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi Kerawam KWI) baru-baru ini mengadakan forum untuk memperkenalkan etika politik berdasarkan ajaran sosial Gereja kepada para calon legislatif (caleg) Katolik.

Pastor Franz Magnis-Suseno SJ menjelaskan tujuh prinsip yang menurutnya dikembangkan dari ajaran Yesus. Sekitar 100 orang Katolik, setengah dari mereka adalah caleg-caleg Katolik dari 10 partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) pada April nanti, menghadiri forum pada 24 Januari itu di Gedung KWI, Jakarta Pusat.

Imam-cendikiawan itu menjabarkan tujuh prinsip dalam makalah yang terdiri dari delapan halaman tentang “Etika Politik Katolik.” Ia menyebutkan: kebaikan hati, keberpihakan pada kehidupan, kesejahteraan umum, subsidiaritas, solidaritas, hak asasi manusia dan penolakan kekerasan.

Pastor Magnis-Suseno menjelaskan bahwa Yesus tidak mengajarkan sesuatu tentang model negara khusus, namun dalam 150 tahun terakhir Gereja Katolik mengembangkan etika politik berdasarkan apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Etika politik tersebut dapat ditemukan dalam ajaran sosial Gereja, kata dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, yang dikelola oleh Yesuit.

”Prinsip etika politik Katolik adalah inklusif, bukan ekslusif yang dimiliki Katolik saja. Itu universal, yang bernilai dan bermanfaat bagi semua termasuk semua agama,” jelasnya.

Menjelaskan masing-masing prinsip itu, ia mengatakan kebaikan hati adalah tuntutan dasar Yesus. Orang tidak membenarkan politik itu keluar dari kebencian, balas dendam, dan permusuhan. ”Namun Yesus menuntut agar kita tidak memberi ruang kepada kebencian dan rasa balas dendam di hati kita,” katanya.

Keberpihakan kepada kehidupan, lanjutnya, menunjukkan bahwa orang Katolik harus berani menolak aborsi, euthanasia dan pembunuhan janin demi tujuan penelitian.

Imam itu menjelaskan kesejahteraan umum sebagai prinsip yang paling umum dalam ajaran sosial Gereja. ”Politik jangan dijadikan ajang bisnis dan menjadi kesempatan untuk memperkaya diri,” katanya, menasehati.

Subsidiaritas, katanya, berarti lembaga yang lebih tinggi wajib membantu lembaga-lembaga yang lebih rendah apabila mereka tidak dapat sendiri menyelesaikan keperluan-keperluan mereka sendiri.

Solidaritas berarti keberpihakan kepada orang miskin, kata Pastor Magnis-Suseno. “Kita berpolitik berarti semua harus beruntung, sama-sama berkorban, senasib-sepenanggungan.”

Para politikus hendaknya membela hak asasi manusia dengan menerjemahkan sikap yang menghormati martabat manusia ke dalam kenyataan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, lanjut imam itu.

Dalam penolakan kekerasan, jelasnya, orang Katolik harus menolak penggunaan ancaman, pemerasan, dan paksaan untuk mencapai tujuan politik.

Pembicara lain dalam forum itu adalah Thomas Aquino Legowo, seorang pengamat politik dan koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Ia menjelaskan bahwa caleg Katolik harus bersaing dengan yang lain seperti kolega, partai, musuh, dan pemodal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 44 partai politik, beberapa berbasis agama, untuk mengikutkan calon-calonnya dalam pemilu yang dijadwalkan pada 9 April.

Pastor Yohanes Rasul Eddy Purwanto, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, mengatakan tujuan kegiatan itu untuk membangun kesadaran di kalangan para caleg Katolik agar mereka harus berjuang bukan untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk komunitas masyarakat yang lebih luas. “Kami tidak ingin mengarahkan terlalu gegabah dan mencolok, akhirnya Komisi Kerawam KWI yang dianggap sebagai fasilitator untuk semua pihak akan dicap sebagai partisan. Ternyata komisi ini mendukung orang tertentu. Itu bukan tujuan kami. Kami hanya mengarahkan mereka berdasarkan nilai-nilai Katolik,” tegasnya kepada UCA News setelah forum itu.

Antonius Doni, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengungkapkan penghargaannya terhadap kegiatan itu: “Saya menyambut baik apa yang diprakarsa oleh KWI. Ini menunjukkan rasa simpatik Gereja terhadap orang awam Katolik yang terjun ke dunia politik.”

Kimmy Dewi Himawan, caleg dari Partai Barisan Nasional mengakui ia adalah orang baru dalam politik namun ia merasa “terdorong dengan tujuh prinsip yang dijelaskan oleh Pastor Magnis-Suseno.”

Selain prinsip-prinsip ini imam itu menambahkan bahwa para caleg Katolik tidak hanya memiliki keahlian dan kualitas, tapi juga “harus maju, berani dan percaya diri.”

END

1 Komentar

Filed under Berita UCAN

Presiden Tekankan Persamaan pada Perayaan Tahun Baru Imlek

JAKARTA (UCAN) — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan persamaan perlakuan dan hak sipil bagi seluruh bangsa Indonesia dalam perayaan Imlek nasional.

“Saya menegaskan, di era reformasi sekarang ini tidak ada perlakuan yang diskriminatif terhadap siapa pun termasuk umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa adalah bagian integral dari warga bangsa yang sama-sama kita cintai,” kata presiden kepada sekitar 5,000 umat Konghucu dan warga Tionghoa yang menghadiri perayaan pada 1 Februari di Jakarta Convention Center.

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menyelenggarakan perayaan itu dengan tema: “Tuhan melihat seperti rakyat melihat, Tuhan mendengar seperti rakyat mendengar.” Beberapa menteri kabinet dan tokoh agama juga hadir. Kardinal Julius Darmaatmadja dan Uskup Agung Leopoldo Girelli, duta besar Vatikan untuk Indonesia, mewakili umat Katolik.

Hampir seluruh umat Konghucu adalah warga Tionghoa, yang bagi mereka Tahun Baru Cina merupakan pesta besar tahunan. Pesta tersebut jatuh pada 26 Januari tahun ini.

Dalam perayaan itu, Presiden Yudhoyono mengatakan ia sungguh senang karena catatan sipil untuk pernikahan penganut Konghucu sudah tidak ada masalah dan pendidikan agama Konghucu telah diatur oleh peraturan menteri negara. Keduanya tidak mungkin dilakukan di masa lampau, ketika agama Konghucu belum diakui sebagai agama resmi di negeri ini.

Agama Konghucu merupakan satu dari enam agama resmi yang dinyatakan Presiden Soekarno pada 1965. Namun, Presiden Soeharto melarang pengungkapan kebudayaan dan kepercayaan Cina, sekaligus pesta dan perayaan-perayaan Cina tahun 1967.

Pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid menghapus larangan tahun 1967 dan penggantinya Megawati Soekarnoputri menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2002.

Lima agama resmi lainnya di Indonesia adalah Buddha, Katolik, Hindu, Islam dan Protestan.

Pada perayaan 1 Februari, Presiden Yudhoyono juga mengatakan umat Konghucu tidak lagi menghadapi masalah dalam mendirikan tempat ibadah. Ia menyebutkan bahwa sebuah klenteng (kuil Cina) akan didirikan di kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Presiden mengatakan bahwa perayaan nasional tahun ini adalah yang kesepuluh. Ia meminta masyarakat untuk tidak membiarkan perbedaan etnis dan agama memecah solidaritas dengan sesama.

Beberapa Gereja Katolik di negeri ini menyelenggarakan Misa syukur untuk merayakan Imlek.

Di Purwokerto, Jawa Tengah, Pastor Martinus Maryoto pada 26 Januari memimpin Misa yang dihadiri 700 umat Katolik, kebanyakan warga Tionghoa. “Merayakan Imlek berarti merayakan cinta dan kehidupan, kata imam Jawa, yang sedang belajar bahasa dan budaya Cina di Universitas Xiamen. Pada hari yang sama, di Siantan, Kalimantan Barat, Gereja Stella Maris mengadakan Misa Imlek untuk 300 warga paroki.

Pada 29 Januari, 900 umat Katolik Tionghoa di Samarinda, ibu kota Propinsi Kalimantan Timur, menghadiri Misa konselebarasi di Gereja Katedral St. Maria Penolong Abadi.

Dalam homilinya, Pastor Nicolas Setija Widjaja OMI mengatakan: “Pergantian tahun mengingatkan masyarakat bahwa hidup mereka berada dalam dimensi ruang dan waktu, dan ini membuat mereka sadar bahwa mereka itu makluk kecil dan lemah di hadapan Tuhan.”

Di Maumere, Flores, Yayasan Tri Dharma merayakan Imlek dengan memyumbang 300 paket yang terdiri dari beras, minyak tanah, gula, mie instant dan kopi untuk orang miskin melalui tiga paroki di keuskupan Maumere. Yayasan itu juga menyalurkan 100 paket melalui gereja Protestan dan 50 paket melalui masjid.

END

1 Komentar

Filed under Berita UCAN

Para Tokoh Agama Desak PBB Hentikan Serangan Israel di Gaza

JAKARTA (UCAN) — Lebih dari 50 tokoh dari semua agama di Indonesia serta politisi dan akademisi telah menemui wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di sini untuk menyampaikan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan atas serangan Israel di Gaza.

Din Syamsuddin, ketua Muhammadiyah, memimpin kelompok yang terdiri atas umat Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Protestan itu pada pertemuan 7 Januari tersebut.

El-Mostafa Benlamlih, wakil Program Pengembangan PBB (UNDP, United Nations Development Program), menerima delegasi “Leaders of Indonesian Civil Society Organizations” (para tokoh dari organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia) itu di kantornya.

“Kami mengecam keras serangan dan pengeboman yang brutal dan mematikan di Gaza dan warga Palestina yang tidak bersalah. Kami yakin hal semacam ini merupakan pelanggaran buruk terhadap hak asasi manusia dan kejahatan yang menyakitkan terhadap kemanusiaan,” kata pernyataan berbahasa Inggris yang dibacakan Syamsuddin tersebut.

“Kami yakin perkembangan terakhir di Gaza akan memberi jalan keluar bagi ketegangan dan konflik global, yang hanya akan menghambat upaya-upaya kita untuk mewujudkan perdamaian sejati yang bermakna di dunia,” demikian pernyataan itu.

“Kami mendesak PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan [adil] dengan mengeluarkan dan menerapkan sebuah resolusi yang memerintahkan pemerintah Israel untuk segera menghentikan kebrutalan dan pengeboman itu, dan untuk memberi sanksi yang tepat. Kegagalan dalam melakukan hal ini hanya akan membuat PBB menjadi organisasi internasional yang tidak efektif dan tidak bermakna,” kata pernyataan itu.

Para tokoh agama dan anggota delegasi lainnya mendorong “semua orang dan negara yang cinta perdamaian dan keadilan untuk meneruskan upaya mereka dalam menuntut PBB agar menekan pemerintah Israel untuk menghentikan serangan dan pengeboman mereka di Gaza dan terhadap warga Palestina dengan tanpa syarat.”

Mereka juga meminta komunitas internasional “untuk mengirimkan misi kemanusiaan guna membantu masyarakat di Gaza, khususnya, dan warga Palestina, umumnya, untuk mengurangi kesedihan dan penderitaan mereka sebagai akibat dari kebrutalan pemerintah Israel.”

Menanggapi pernyataan tersebut, Benlamlih menegaskan bahwa konflik itu bukan isu agama tetapi pertikaian antara yang kuat dan yang lemah, yang kedua pihak mencari keadilan dan perdamaian. Ia meyakinkan para tokoh agama dan masyarakat bahwa PBB juga prihatin terhadap situasi di Gaza.

“Kami sependapat dengan Anda bahwa ada banyak frustrasi terhadap cara kerja PBB,” katanya kepada kelompok itu. “Tetapi kami hanyalah sebuah forum. Kami menekankan dialog dan mengedepankan perdamaian.”

Wakil UNDP itu berjanji akan menyerahkan pernyataan itu ke kantor pusat PBB di New York.

Pada pertemuan itu, beberapa tokoh agama secara pribadi menyampaikan keprihatinan mereka. Theopilus Bela, seorang Katolik dan sekretaris umum Indonesian Committee on Religion for Peace, menegaskan bahwa “satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik adalah dialog.”

Komarudin Hidayat, rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, menggambarkan perang itu melampaui batas kemanusiaan “karena ibu dan anak menjadi korban.”

Berbicara kepada UCA News seusai pertemuan, Pastor Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa ia menganggap perang itu sebagai konflik teritorial.

“Orang Kristen juga menjadi korban dalam tragedi itu,” kata imam yang adalah sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) itu. “Saya berharap para pemuka agama di Indonesia membangun solidaritas untuk membantu rakyat Palestina. Namun mereka juga membutuhkan peran global karena kalau hanya mereka sendiri tidak bisa,” katanya.

Pastor Susetyo menjelaskan bahwa Paus Benediktus XVI telah meminta pihak yang berperang untuk menghentikan serangan dan mengupayakan solusi damai.

Juga hadir pada pertemuan itu adalah Pendeta Weinata Sairin, wakil sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Organisasinya menyebarkan pernyataan sendiri, yang, di antaranya mengimbau semua Gereja di Indonesia agar berdoa bagi perdamaian di Timur Tengah.

Pada konferensi pers seusai pertemuan, Syamsuddin menegaskan: “Kami datang ke sini karena kami masih percaya kepada PBB, dan kami berharap organisasi ini efektif dan bermakna sebagai sebuah organisasi internasional.”

Al Jazeera, jaringan berita yang berbasis di Qatar, melaporkan dalam website-nya (english.aljazeera.net) bahwa sedikitnya 700 warga Palestina termasuk 219 anak tewas di Gaza sejak Israel memulai serangan pada 27 Desember. Lebih dari 3.080 orang terluka. Dalam periode yang sama, tujuh tentara dan tiga warga Israel dilaporkan tewas.

END

Tinggalkan komentar

Filed under Berita UCAN